Listrik Padam Massal, Legislator Minta Manajemen PLN Berbenah

05-08-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding.Foto: Oji/rni

 

Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding menyatakan kejadian pemadaman listrik yang terjadi secara massal di sebagian wilayah Pulau Jawa menunjukkan buruknya manajemen yang dimiliki PT. PLN (Persero). Untuk itu, ia meminta agar manajemen PLN segera berbenah demi menghadirkan listrik yang berkualitas bagi masyarakat.

 

"Ini menunjukan bahwa PLN manajemennya buruk, dan untuk itu saya kira perlu ada harusnya mereka memiliki antisipasi-antisipasi terhadap ketersediaan listrik di tempat-tempat atau wilayah tertentu, dan juga di sektor-sektor publik yang vital bagi masyarakat dan negara," ujar Abdul Kadir Karding, di Jakarta, Minggu (4/8/2019).

 

Ia mengaku prihatin atas kejadian pemadaman listrik yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. “Sekelas negara besar seperti Indonesia ini harus ada kepastian bahwa tidak pernah akan mati lampu. Terutama di daerah-daerah vital dan sektor-sektor penting, misalnya pelayanan publik seperti KRL, ini kan berbahaya. Jakarta, Jawa ini tidak boleh ada mati lampu dalam waktu cukup lama," tuturnya.

 

Karding menyampaikan, kedepannya perlu ada perbaikan dalam manajemen ketersediaan listrik. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan dengan dilakukannya sistem cluster terhadap pembangkit listrik.

 

"Ini pengalaman bagi kita. Kedepan mungkin harus sistem ketersediaan listrik, pengelolaan manajemen listrik ini harus di-cluster, jadi tidak terpusat pada satu pembangkit listrik yang tersalur ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Dia harus di-cluster, biasanya perprovinsi di Jawa, DKI, Banten itu harus di-cluster," ucapnya.

 

Hal itu perlu dilakukan agar pembangkit listrik tidak hanya berpusat pada satu titik. Selain itu juga untuk meminimalisir potensi yang dapat membahayakan Negara. "Jadi tidak tergantung pada satu induk atau satu pusat energi listrik, kalau ini yang terjadi terus menerus maka kita dalam bahaya, negara bisa dalam bahaya dan sangat mudah disabotase. Kalau terpusat, ketika ada sedikit masalah, semua terganggu. Kedepan menurut saya harus diperbaiki dan manajemen harus tidak boleh dibiarkan buruk seperti hari ini," kata Karding. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...